LAPORAN PRAKTIKUM II PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Posted: 29 Januari 2014 in Kumpulan Makalah SM 7

Disusun Oleh :
Nama : 1. Ahmad Suheri : 1110054000037
: 2. Nurhandayani : 1110054000019
: 3. Yulia Yusyunita : 1110054000012

Nama Lembaga : Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA)
Alamat Lembaga : Jl. Kebon Manggis 1,
Matraman – Jakarta Pusat
Pamong Lembaga : Suachman
Dosen Pembimbing : Muhtadi. M.Si

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN

A. Tempat Pelaksanaan Praktikum II PMI
Adapun tempat pelaksanaan Praktikum II PMI ini dilaksanakan di Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) atau sama halnya dengan NGO (Non Goverment Organitation), nama LSM ini adalah KRuHA yakni kepanjangan dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air yang beralamat di Jl. Kebon Manggis 1 Matraman – Jakarta Pusat.

B. Masa Pelaksanaan Praktikum II PMI
Waktu pelaksanaan Praktikum PMI ini dimulai pada awal bulan November 2013 dan berakhir pada bulan Desember 2013, atau bisa dikatakan selama 1 semester, yakni di laksanakan pada semester 7. Waktu praktikum ini memang dapat dikatakan singkat karena sebelum kami turun kelembaga untuk magang Praktikum II kami terlebih dahulu di beri pembekalan oleh lembaga NGO dari AMAN Indonesia. Setiap satu minggu sekali kami di evaluasi oleh Team Aman untuk share tentang kegiatan kami di lembaga selama kami praktikum.

C. Alasan Memilih Lembaga menjadi Tempat Pratikum
Terdapat beberapa alasan, kenapa kami melakukan Praktium di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), yakni alasan tersebut adalah :
1. Jurusan Kami adalah Pengembangan Masyarakat Islam yang latar belakangnya merupakan Jurusan yang berorientasi kepada pemberdayaan dan lembaga yang kami tempati untuk melakukan praktikum ini mempunyai latar belakang yang sama.
2. Keingintahuan atau bertambahnya wawasan dalam kelembagaan.
3. Menambah Link atau Jaringan, selama kami praktikum kami banyak menemui LSM atau Organisasi Non Pemerintah seperti LBH, JRMK, Solidaritas Perempuan, AMAN Indonesia, Kaliyanamitra, KBB, KontraS, KIARA, dll

D. Proses Penerimaan Praktium PMI di Lembaga
Pertama kali untuk masuk/terjun langsung ke tempat praktikum yaitu, pembagian kelompok oleh Ketua Jurusan, kemudian setelah ditentukan pembagian kelompok, Kelompok tersebut mengajukan surat yang ditunjukan ke lembaga yang akan menjadi tempat Praktikum. Kemudian surat pengajuan praktikum kami ajukan ke lembaga, selain itu,untuk mendapatkan lembaga praktikum ini kami juga mendapat referensi dari AMAN Indonesia untuk bertemu dengan lembaga KRuHA, dan alhasil kami di terima untuk melakukan praktikum di tempat tersebut.
Sebelum kami diterima dilembaga KRuHA kami terlebih dahulu mengajukan praktikum ke lembaga ACT, namun karena waktu semakin sempit dan teman-teman yang lain sudah memulai praktikumnya, kelompok kami sendiri justru belum ada respon atau tanggapan dari lembaga ACT. Kemudian kami mencoba untuk menghubungi Team AMAN Indonesia agar memberikan referensi lembaga yang lain, dan akhirnya kami diberikan alamat untuk pergi ke lembaga KRuHA dan membatalkan praktikum di lembaga ACT.
Setelah kami datang dan menemui lembaga KRuHA tersebut kami terlebih dahulu di interview atau sekedar share dan perkenalan. Untuk melengkapai data administrasi tersebut kami diminta kelengkapan surat-menyurat serta data pribadi masing-masing seperti Curriculum Vitae dan surat pengantar dari Fakultas.

E. Proses Penentuan Pamong di Lembaga
Dalam hal ini yang berwenang untuk memilih Pamong atau Pembimbing di lembaga adalah coordinator lembaga KRuHA. Yakni menunjuk salah satu dari staffnya yang bernama Bapak Suachman. Beliau memberikan intruksi atau bimbingan serta pemberian tugas praktikum.

Adapun tugas-tugasnya akan dijelaskan dilembar kegiatan, namun secara garis besar kami diberikan tugas praktikum sebagai berikut :
1. Memahami tentang permasalahan Air yang ada di Jakarta.
2. Identifikasi Lapangan terkait masalah Privatisasi air didaerah lingkungan sekitar (tempat Tinggal) atau di daerah Jakarta.
3. Mencari dan menganalisis para korban masalah Privatisasi Air yang ada di Jakarta, melalui media Surat Kabar, Website, Berita dan lain sebagainya.
4. Analisis Video Kasus terkait maslah Privatisasi Air.
5. Menghadiri acara persidangan Masalah Privatisasi Air di Jakarta.
6. Rapat dan ikut serta dalam kepanitiaan memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 2013 di KontraS dan LBH Jakarta yang diselenggarakan di LBH Jakarta.

F. Jadwal Praktikum PMI di Lembaga
Adapun jadwal praktikum II PMI dilembaga ini (KRuHA) adalah tiga hari dalam satu minggu, dan harinya tidak menentu yang terpenting tiga kali dalam seminggu. Jadwal ini kami sepakati dengan Pamong di lembaga karena menyesuaikan jadwal Pamong yang berada di Lembaga. Hal ini dilakukan agar jadwal Pamong kami tidak terganggu atas adanya kegiatan Praktikum Kami dilembaganya.

BAB II
SEJARAH BERDIRINYA
KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR (KRuHA)

1. Profil Lembaga
Koalisi Rakyat untuk hak atas Air (KRuHA) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia atas pinjaman Bank Dunia di sektor sumber daya air yang disebut Water Resources Sektor Penyesuaian Struktural Loan (WATSAL) yang disetujui oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999, proyek utang senilai senilai USD300 juta yang bertujuan untuk merestrukturisasi kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia
KRuHA berpendapat bahwa restrukturisasi sektor sumber daya air dengan menempatkan air sebagai barang ekonomi hanya akan menjadikan air sebagai komoditas dan mendorong privatisasi air, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan petani.
KRuHA juga berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk air. Menempatkan air sebagai barang ekonomi, yang mendorong privatisasi air jelas akan mengalihkan tanggung jawab untuk menyediakan air dari negara ke sektor swasta. Selain itu, juga akan merubah kontrak sosial antara negara dan rakyatnya menjadi hubungan produsen dan konsumen.
• Keanggotaan
Keanggotaan KRuHA terbuka bagi berbagai gerakan sosial, organisasi non-pemerintah dan individu yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia atas Air, menolak privatisasi & nbsp; komersialisasi sumber daya air. Sampai dengan April 2010, lebih dari 30 ORNOP telah bergabung KRuHA. Berjuang untuk pengelolaan sumber daya air yang berbasis Hak Asasi Manusia, oleh Negara sesuai dengan konstitusi negara dan menolak campur tangan bisnis swasta dan individu.
2. Kegiatan KRuHA
a. Advokasi
ini adalah salah satu surat yang kami unduh dihalaman Web KRuHA tentang Advokasi :
Jakarta, 3 Oktober 2013
Kepada Yang Terhormat,
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
di Jalan Merdeka Selatan Blok 8 – 9, Jakarta Pusat
dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta,
di Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat
Perihal:SOMASI
Dengan Hormat,
Berkaitan dengan rencana pembelian saham PT. PAM lyonnaise Jaya oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta berpendapat bahwa telah terjadi pengabaian atas Gugatan Warga Negara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pembelian saham PALYJA telah melakukan pelanggaran hukum tanpa memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas dengan tidak sekalipun melakukan konsultasi publik mengenai pengelolaan air Jakarta.
Bahwa dengan ini kami menyampaikan SOMASI terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2012, Tim Advokasi Hak atas Air telah mendaftarkan Gugatan Warga Negara ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat, dengan register Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.;
2. Bahwa, Tergugat utama dalam GWN adalah unsur-unsur Pemerintah Pusat dan Daerah Ibukota Jakarta. Pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melepaskan kewenangan pengelolaan dan penyediaan air bersih kepada pihak swasta yang melanggar kewajibannya dalam memenuhi hak atas air setiap warga Jakarta;
3. Bahwa, permasalahan pengelolaan dan penyediaan air di DKI Jakarta bermula dari pengalihan kewenangan pengelolaan air bersih dari PDAM kepada pihak swasta melalui Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta dalam bentuk konsesi dan penggunaan prinsip pembebanan seluruh biaya operasional (full cost recovery), dimana pelanggan (warga Jakarta) yang menanggung semua pembiayaan proyek kerjasama. Akibatnya harga air di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi di wilayah kerja Palyja adalah Rp 7.800 dan untuk wilayah kerja Aetra adalah Rp 6.800 dimana tariff tersebut jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp 2.600 dan Bekasi yang mengenakan tarif Rp 2.300 kepada pelanggannya;
4. Bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi negara yang mewajibkan negara sebagai fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pemenuhan hak asasi warga atas air bersih. PDAM Jaya harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU Sumber Daya Air, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005;
5. Bahwa Palyja dan AETRA seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak atas air di DKI Jakarta namun selalu berlindung di balik kerahasiaan perjanjian kerjasama. Atas perjanjian kerjasama tersebut, semua informasi dan dokumen publik terkait pengelolaan air di DKI Jakarta sebagai informasi dan dokumen-dokumen yang bersifat komersial dan tidak bisa di akses oleh publik; (PKS Pasal 52.11 tentang Pelepasan Kekebalan Kedaulatan berbunyi: “Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali: (a) Menyetujui bahwa penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak merupakan tindakan-tindakan perdata dan komersial dan bukan merupakan tindakan-tindakan publik atau pemerintah”);
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 172/G/2012/PTUN-JKT, segala kebijakan terkait pengelolaan air khususnya perjanjian swasta antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta merupakan dokumen publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
7. Bahwa, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat dalam GWN tidak serius dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung, hal ini terbukti dengan: (i) gagal menyelenggarakan pertemuan mediasi sesuai perintah Hakim yang ditunjuk oleh PN Jakpus; (ii) tidak melakukan tindakan hukum atas tindak kriminal yang dilakukan oleh operator swasta (pengelapan asset publik); (iii) mengabaikan temuan BPK DKI 2009 yang menyatakan bahwa PKS tidak sah (iv) menyelengarakan pertemuan – pertemuan tertutup dengan pihak swasta dan melahirkan kesepakatan jual-beli saham dengan dana publik;
8. Bahwa, pada pertemuan dengan KMMSAJ pada 27 Maret 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ir. Joko Widodo telah mengakui kelalaian-kelalaian yang dilakukan pemerintah di masa lalu dan berjanji untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyetujui 100 % penghentian kerjasama dengan dua pihak swasta;
9. Bahwa, selama pengelolaan air dikelola oleh swasta, warga telah terpaksa membayar harga air yang tidak wajar. Hanya dalam kurun waktu 2010 saja, kelebihan bayar yang ditanggung oleh pelanggan sudah mencapai Rp. 692.000.000.000, bukannya menuntut pihak swasta untuk mengembalikan duit masyarakat, pemerintah malah akan memberikan RP. 1,5 Trilyun dalam bentuk pembelian saham swasta;
10. Bahwa, dalam Gugatan Warga Negara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST penggugat telah mengajukan provisi yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim PN Jakpus untuk memerintahkan Gubernur DKI Jakarta demi kepentingan umum untuk mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari PDAM Jaya, Palyja dan AETRA dan segera membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung;
11. Bahwa, tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam pengambilaalihan pengelolaan air dengan cara pembelian saham adalah penghinaan atas rasa keadilan masyarakat Jakarta yang selama ini menjadi korban dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh swasta yang selalu memperoleh “kekebalan” hukum dan berlindung di balik klausul-klausul rahasia dalam kontrak.
12. Pembelian saham Palyja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari pengelolaan air Jakarta yaitu privatisasi/swastanisasi pengelolaan air yang tujuannya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan air bersih. Berbagai kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh kedua operator swasta tersebut terancam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan manajemen tidak akan bertanggungjawab bahkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian saham oleh Pemerintahan DKI Jakarta;
13. Secara ekonomi, PT. Pembangunan Jaya adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa saham. Hal tersebut akan mengancam adanya berbagai ketidakpastian pengelolaan air Jakarta untuk diserahkan kembali kepada PDAM. Masuknya pasar saham dalam pengelolaan air Jakarta akan menyebabkan prospek pengelolaan air kepada publik menjadi terancam akibat ketidak pastian pasar keuangan.
14. Bahwa dengan dilakukannya pembelian saham telah melanggar Pasal 2 mengenai Asas Transparansi dan Akuntabilitas, Pasal 82 huruf a dan d dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.Dalam penjelasan, Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Pasal 82 huruf a dan d Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
Pasal 84 ayat (1)Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, pembelian saham Palyja oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan secara tertutup tanpa ada keterbukaan informasi kepada publik dan tidak pernah melakukan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai pengelolaan dan penyediaan air di Jakarta;
15. Bahwa terhadap segala pertimbangan dan dasar hukum yang kami jelaskan diatas kami berharap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut:
a. Menghentikan kebijakan pembelian saham Palyja via BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo;
b. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan dan/atau pembelian asset saham dari operator swasta baik dari PALYJA maupun dari AETRA;
c. Gubernur Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan umum mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari pihak swasta;
d. DPRD DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi publik yang sejati terkait dengan pengelolan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta, dengan melibatkan para pemangku kepetingan, termasuk perempuan dan masyarakat rentan lainnya.
e. Menjadikan hasil konsultasi publik, sebagai pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta.
f. Membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung;
16. Kami berkeyakinan bahwa bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menerima informasi dan masukan-masukan yang keliru, sehingga mengeluarkan keputusan yang keliru pula dalam rangka mengembalikan layanan air ke domain publik. Untuk itu, kami meminta agar Gubernur membatalkan rencana pembelian saham swasta, menggugat pihak swasta atas berbagai tindak pidana yang dilakukan dan kecurangan-kecurangan yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas air dan menimbulkan kerugian kepada warga Jakarta;
17. Bahwa, jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini dibuat, pihak Gubernur DKI Jakarta tidak juga bersedia melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan penyelesaian permasalahan ini melalui upaya hukum yang lebih lanjut, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara; Demikian SOMASI ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Hormat kami,
Tim Advokasi Hak atas Air
Sekretariat : JL. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320, telp. 021-3145518, faks. 021-391237

BAB III
Kegiatan Praktikum

a. Tahapan Pengenalan Lembaga
Didalam tahap awal pengenalan Lembaga kami melakukan proses pengenalan terhadap Lembaga KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) yang beraalamt di Jl. Kebon Manggis No. II – Matraman Jakarta –Timur. Didalam pengenalan Lembaga kami harus lebih dulu mengenal Visi Misi, Sejarah Lembaga, Struktur Organisasi, Sumber daya manusia, metodologi yang dikembangkan di dalam Program Pengembangan Masyarakat di Lembaga tersebut.

• Sejarah Berdirinya KRuHA :
Koalisi Rakyat untuk hak atas Air (KRuHA) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia atas pinjaman Bank Dunia di sektor sumber daya air yang disebut Water Resources Sektor Penyesuaian Struktural Loan (WATSAL) yang disetujui oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999, proyek utang senilai senilai USD300 juta yang bertujuan untuk merestrukturisasi kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia
KRuHA berpendapat bahwa restrukturisasi sektor sumber daya air dengan menempatkan air sebagai barang ekonomi hanya akan menjadikan air sebagai komoditas dan mendorong privatisasi air, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan petani.
KRuHA juga berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk air. Menempatkan air sebagai barang ekonomi, yang mendorong privatisasi air jelas akan mengalihkan tanggung jawab untuk menyediakan air dari negara ke sektor swasta. Selain itu, juga akan merubah kontrak sosial antara negara dan rakyatnya menjadi hubungan produsen dan konsumen.
• Program Hak atas Air bersih
Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis komentar umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.
Komentar Umum tersebut, secara mendetil menyediakan cetak biru yang dapat digunakan secara internasional dan oleh negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, kongkrit dan bertarget dalam program-programnya untuk menjamin semua orang mendapatkan akses atas air bersih.
Komentar Umum Komite PBB ini, juga merupakan interpretasi otoritatif dari Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), suatu perjanjian yang diratifikasi oleh 151 negara. Hak atas air juga telah diakui dalam banyak standard internasional lainnya.
Yaitu Komponen-komponen Utama Komentar Umum menetapkan komponen-komponen utama hak atas air bersih, dimana setiap orang harus mempunyai akses atas air yang:
1. Mencukupi – Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Ini biasanya berarti 50 – 100 liter dan atau minimal 20 liter per orang per hari.
2. Aman : Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumahtangga harus aman
3. Terjangkau secara fisik : Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.
4. Terjangkau secara finansial : Air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya disini, kebutuhan minimal air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.
b. Tahap Perencanaan
Didalam tahap perencanaan adalah tahapan dalam pengembangan masyarakat terkait dengan persiapan, identifikasi masalah (nedd assesmen), perencanaan penetapan program-program dan formulasi rencana aksi. Terkait dengan persiapan dan Identifikasi Masalah oleh KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) adalah Fokus pada isu Privatisasi air yang hingga sekarang belum kunjung selesai. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta. Kurang lebih dua dekade terakhir ini, privatisasi air menjadi salah satu isu pembangunan yang paling kontroversial.
Bagi para pendukungnya privatisasi air dipandang sebagai cara yang paling pantas untuk mengatasi persoalan keteraksesan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih. Selain itu privatisasi air juga dipandang akan membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan air yang selama ini dikelola oleh sektor publik. Sedangkan bagi penentangnya air merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak pantas untuk dijadikan barang dagangan termasuk dengan melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan dan penyediaannya. Sektor swasta akan lebih memprioritaskan keuntungan daripada peningkatan layanan kepada masyarakat.
Meskipun banyak sekali perhatian dan perdebatan terkait dengan privatisasi air, pada dasarnya sedikit sekali proyek-proyek privatisasi air di dunia. Menurut David Hall, 90 % penyediaan layanan air di dunia dilakukan oleh sektor publik. Hanya 5 % dari total populasi di dunia yang layanan airnya diberikan oleh sektor swasta.
• Beragam Bentuk Privatisasi Air
Dalam perkembangannya, terdapat dua model privatisasi air. Pertama berupa model UK yang diterapkan di Inggris dan Wales dimana kepemilikan dan pengelolaan utilitas air dilakukan oleh sektor swasta. Kedua adalah model Perancis, dimana kepemilikan di tangan publik sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh publik atau private. Perbedaan lain dari kedua model tersebut adalah di UK dibentuk Office of Water Services (OFWAT) sebagai badan pengatur independen, sedangkan di Perancis “economic regulator” diperankan oleh pemerintah daerah
Secara umum terdapat beberapa model privatisasi air yaitu :
a. Kontrak Jasa (service contracts).
Aspek individual dari penyediaan infrastruktur (pemasangan dan pembacaan meteran air, operasi stasiun pompa dan sebagainya) diserahkan kepada swasta untuk periode waktu tertentu (6 bulan sampai 2 tahun). Kategori ini kurang memberi manfaat bagi penduduk miskin. Kontrak jasa dipergunakan di banyak tempat seperti di Madras (India), dan Santiago (Chile).
b. Kontrak Manajemen.
Manajemen swasta mengoperasikan perusahaan dengan memperoleh jasa manajemen baik seluruh maupun sebagian operasi. Kontrak bersifat jangka pendek (3 sampai 5 tahun) dan tidak terkait langsung dengan penyediaan jasa sehingga lebih fokus pada peningkatan mutu layanan daripada peningkatan akses penduduk miskin. Kontrak manajemen dilaksanakan di Mexico City, Trinidad, dan Tobago.
c. Kontrak Sewa-Beli (lease contracts).
Perusahaan swasta melakukan lease terhadap aset perusahaan pemerintah dan bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaannya. Biasanya kontrak sewa berjangka 10-15 tahun. Perusahaan swasta mendapat hak dari penerimaan dikurangi biaya sewa beli yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Panos (1998), perusahaan swasta tersebut memperoleh bagian dari pengumuman pendapatan yang berasal dari tagihan pembayaran. Konsep ‘enhanced lease’ diperkenalkan karena di negara berkembang dibutuhkan investasi pengembangan sistem distribusi, pengurangan kebocoran, dan peningkatan cakupan layanan. Perbaikan kecil menjadi tanggungjawab operator dan investasi besar untuk fasilitas pengolahan menjadi tanggungjawab pemerintah. Kontrak sewa-beli banyak digunakan di Perancis, Spanyol, Ceko, Guinea, dan Senegal.
d. Bangun-Operasi-Alih (Build-Operate-Transfer/BOT).
BOT dan beragam variasinya biasanya berjangka waktu lama tergantung masa amortisasi (25-30 tahun). Operator menanggung risiko dalam mendesain, membangun dan mengoperasikan aset. Imbalannya adalah berupa jaminan aliran dana tunai. Pada akhir masa perjanjian, pihak swasta mengembalikan seluruh aset ke pemerintah. Terdapat beragam bentuk BOT. Pelaksanaan BOT terdapat di Australia, Malaysia, dan Cina. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta guna mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut.
e. Konsesi.
Konsesi biasanya berjangka waktu 25 tahun yang berupa pengalihan seluruh tanggung jawab investasi modal dan pemeliharaan serta pengoperasian ke operator swasta. Aset tetap milik pemerintah dan operator swasta membayar jasa penggunaannya. Tarif mungkin dibuat rendah dengan mengurangi jumlah modal yang diamortisasi, yang dapat menguntungkan penduduk miskin jika mereka menjadi pelanggan. Konsesi dengan target cakupan yang jelas mengarah pada layanan bagi seluruh penduduk dapat menjadi alat yang tepat dalam memanfaatkan kemampuan swasta meningkatkan investasi, memberikan layanan yang baik, dan menetapkan tarif yang memadai. Melalui cara ini, pemerintah tetap mengatur tarif melalui sistem regulasi dan memantau kualitas layanan. Konsesi mempunyai sejarah panjang di Perancis, kemudian berkembang di Buenos Aires (Argentina), Macao, Manila (Pilipina), Malaysia, dan Jakarta.
Dalam konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesioner) swasta untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar kinerja dan jaminan kepada konsesioner.

c. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan adalah tahapan dari pelaksanaan dari rencana –rencana dan aksi yang sudah diformulasikan dalam tahap perencanaan. Yaitu, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat di seluruh Jakarta termasuk KRuHA dan juga warga masyarakat menggugat PDAM Warga mengajukan gugatan warga negara atas kerja sama PDAM Jaya dengan dua operator air minum. Hari Senin (28/1/2013) ini, gugatan memasuki tahapan mediasi.
Warga menggugat tujuh pihak, yakni Presiden RI, Wapres, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Dirut PDAM. Selain itu, ada dua pihak yang turut tergugat, yakni operator Palyja dan Aetra.
“Kami menuntut agar perjanjian kerja sama antara PDAM dan operator air dibatalkan karena merugikan warga pengguna air PAM,” kata Arif Maulana, kuasa hukum warga. Warga meminta pengelolaan air bersih dikembalikan ke PDAM. Kerja sama antara PDAM dan operator air ini mulai berlaku sejak 1998.
d. Tahap Pelembagaan
Dalam tahap pelembagaan adalah tahapan keberlanjutan dari program-program yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya :
Ternyata keberlanjutan dalam program ini, yaitu perdebatan mengenai privatisasi dan komersialisasi air masih terus berlangsung sampai saat ini. Privatisasi dan komersialisasi air diawali dengan munculnya Dublin Principles yang menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap air dari barang public menjadi barang ekonomi.
Secara konseptual ada perbedaan definisi antara privatisasi dan komersialisasi. Privatisasi mencakup transfer operasi sampai dengan transfer kepemilikan dari pemerintah kepada perusahaan swasta. Sayangnya definisi privatisasi di Indonesia dipersempit berdasarkan UU No.19 2003 tentang BUMN, dimana privatisasi hanyalah didefinisikan sebagai penjualan saham. Sedangkan komersialisasi merupakan proses perubahan pengelolaan barang atau jasa yang semula mengikuti aturan sosial menjadi mengikuti aturan pasar. Pengelolaan air berbasis komunitas baik untuk irigasi maupun air bersih merupakan salah satu contoh model pengelolaan yang mengikuti non market social rules, sedangkan air minum dalam kemasan dan PDAM merupakan model pengelolaan yang mengikuti aturan pasar. Dengan demikian komersialisasi tidak harus terjadi melalui privatisasi atau dengan kata lain komersialisasi tidak harus datang dari private sektor.
Berikut nama-nama Lembaga, Perusahaan air dan Pemerintah yang ikut serta atau yang terlibat dalam menangani masalah akses pelayanan air bersih. Yaitu, seperti Lembaga WALHI, KRuHA,YLKI, dan Solidaritas Perempuan. Adapun Perusahaan – perusahaan Air yang menangani akses pelayanan air bersih adalah : PAM Jaya, PT Aetra, PT, Palyja. Dan mereka semua ikut angkat bicara dalam menangani masalah pelayanan air bersih di Ibu Kota Jakarta.
e. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap monitoring dan evaluasi adalah tahapan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan :
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dibeberapa daerah Jakarta, masuknya aktor swasta dalam pengelolaan air dimulai sejak bulan Juni 1991 saat Bank Dunia memberikan pinjaman kepada PAM Jaya sebesar USD 92 juta untuk perbaikan infrastruktur (Second Jabotabek Urban Development Project). Pinjaman yang juga didukung Dana Kerjasama Ekonomi Jepang, digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air Pulogadung. Kedua organisasi ini adalah sponsor utama pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih Jakarta(harsono, 2003).
Jakarta dibagi menjadi dua wilayah dengan Sungai Ciliwung sebagai batasnya. Bagian barat diberikan kepada perusahaan yang saat ini bernama PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan bagian timur kepada PT Thames PAM Jaya (TPJ)—saat ini bernama PT AETRA. Bentuk kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swastanya adalah konsesi yang dimodifikasi atau disebut juga Operate, Develop and Transfer. Kerja sama mulai berlaku tanggal 1 Februari 1998 dan akan berakhir pada ulang tahun ke dua puluh lima.
Akibat krisis ekonomi dan politik yang dialami Indonesia tahun 1998 perjanjian ini sempat diubah dan dinyatakan kembali tanggal 22 Oktober 2001, tanpa mempengaruhi jangka waktu berlakunya kerja sama.
Sedangkan Pemerintah yang telah meratifikasi kovenan PBB tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai akses atas air secepatnya. Beberapa hal dapat dilaksanakan segera, namun ada beberapa langkah lainnya membutuhkan lama untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak atas air. Tetapi yang pasti, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan segala hal yang dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang pemerintah miliki.
Komite PBB tersebut telah mengidentifikasi tiga kewajiban utama bagi pemerintah, yang harus :
Menghargai : dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses rakyat atas air; misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan persediaan air mereka bahkan pada saat seseorang benar-benar tidak dapat membayar.
Melindungi : Melindungi/menjaga rakyat dari campur tangan pihak lain; misalnya, dengan menghentikan pencemaran atau kenaikan harga hingga tak terjangkau, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
Memenuhi : Melaksanakan seluruh langkah-langkah dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan hak atas air; misalnya, melalui perundang-undangan, kebijakan-kebijakan penetapan harga yang efektif, program-program perluasan akses atas air bersih dan pemantauan program-program
Bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia, termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
Dengan demikian Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak atas air rakyatnya. Selain itu Pemerintah Indonesia juga memiliki kwajiban untuk memberikan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB terkait pencapaian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia.
• Catatan Kegiatan Harian

Minggu Pertama Bulan november 2013
No. Hari Tanggal Waktu Rincian Kegiatan Praktikum Keterangan
1 Senin 11 /11/2013 10.00 – Selesai 1. Penyerahan Surat Praktikum II ke Lembaga.
2. Pengenalan dan Share tentang Lembaga.
3. Share tentang kerjasama antara Jurusan dengan Lembaga AMAN Indonesia.
4. Kontrak atau penetapan hari dimana kita dijadwalkan untuk melakukan Praktikum.
5. Pemberian Tugas Praktikum. Di Ruang Kantor (Lembaga KRuHA)
2 Selasa 12/11/2013 10.30 – Selesai 1. Menghadiri acara persidangan mengenai masalah Privatisasi air di Jakarta dengan PAM Jaya, PT. Aetra dan PT. Palyja bersama lembaga LSM lainnya.
2. Mengumpulkan Bukti-bukti berupa data terkait persidangan Perdata masalah privatisasi air. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3 Kamis 14/11/2013 Ijin (Mengikuti Seminar dari Jurusan) Fakultas Dakwah dan Komuikasi.

Minggu Kedua Bulan november 2013
No. Hari Tanggal Waktu Rincian Kegiatan Praktikum Keterangan
1 Senin 18 /11/2013 10.00 – Selesai 1. Pemberian tugas mengenai privatisasi air di Jakarta di antaranya: siapa yang menjadi korban atas privatisasi air, dan masalah privatisasi air tempat daerah kami tinggal.

2. Menghadiri Rapat dan ikut serta dalam kepanitian peringatan hari HAM 1. Di Ruang Kantor (Lembaga KRuHA).

2. Ruang Rapat KontraS Jakarta Pusat
2 Selasa 19/11/2013 11.00 – Selesai 1. Mengambil video bukti persidangan perdata mengenai privatisasi air dengan PAM Jaya dan dua mitra swasta yaitu Palyja dan PT Aetra.

2. Diberi tugas untuk mentranskip video tersebut. Di Ruang Kantor (Lembaga KRuHA)
3 Rabu 20/11/2013 – Kami tidak masuk, karena Pamong kami menyuruh untuk mengerjakan transkip video di rumah saja. Dikumpulkan sebelum tanggal 26 november 2013 atau sebelum persidangan dilakukan.

Minggu Ketiga & Keempat Bulan november 2013
No. Hari Tanggal Waktu Rincian Kegiatan Praktikum Keterangan
1 Senin 25 /11/2013 12.00 – Selesai 1. Kami mengumpulkan hasil transkip video bukti persidangan ke lembaga Via Email dan menyerahkan Video tersebut kepada Pamong.
Di Ruang Kantor (Lembaga KRuHA)
2 Selasa 26/11/2013 15.00 – Selesai Kami menghadiri dan melihat persidangan mengenai privatisasi air. Jadwal persidangan tersebut awalnya jam 11.00 WIB akan tetapi di undur, karena kedatangan kejaksaan tinggi negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3 Rabu 27/11/2013 13.00-18.00 WIB 1. Menghadiri kembali rapat peringatan hari HAM dengan lembaga-lembaga seperti Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, KontraS, JRMK, dan lain-lain
2. Kami yang sudah menjadi panitia, kami diberi tugas untuk persiapan peringatan hari HAM. Di ruangan Rapat KontraS Jakarta Pusat

Minggu Pertama Bulan Desember 2013
No. Hari Tanggal Waktu Rincian Kegiatan Praktikum Keterangan
1 Senin 02 /12/2013
13.00 – 18.30 WIB 1. Menghadiri rapat peringatan hari HAM untuk kegiatan pemutaran film dan diskusi tentang HAM.

2. Mempersiapakan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pemutaran flim yang di adakan pada tanggal 3-4-5 Desember 2013, dengan film yang berbeda dan di hadirkan testimoni korban HAM. Ruang Rapat LBH Jakarta.
2 Selasa 03/12/2013
15:00 – 18:00
WIB Pemutaran Film dan Diskkusi publik :
Hari Pertama Tema :
“Hak Masyarakat Yang Dikebiri”
Mengangkat kasus Pelanggaran HAM terkait kasus korupsi dan mahalnya air di Jakarta. Film yang akan diputar adalah “Kemijen Bergerak” dan “…”. Pemutaran Film dan Diskusi Publik Pemutaran Film pertama di LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

3

Rabu

04/12/2013

15:00-18:00
WIB Hari Kedua Tema :
“Ibu Pertiwi dan Bapak Aparat”
Mengangkat Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer dan pemerintah dalam kasus perampasan tanah masyarakat di Rumpin, Bogor. Film yang akan diputar adalah “…” dan “Maju-Mundur Perkebunan Sawit”. Pemutaran Film dan Diskusi Publik Pemutaran film kedua di KONTRAS

4.

Kamis

05/12/2013

15:00-18:00
WIB
Hari Ketiga, Tema :
“Kalau Ada Sumur di Ladang”
Mengangkat Pelanggaran HAM atas kelompok LGBT dan mengangkat tentang tokoh
Pejuang HAM. Film yang akan diputar adalah “Pararrel” dan “Biography Tokoh HAM”. Pemutaran Film dan Diskusi Publik akan Pemutaran fil ketiga di Komnas HAM

5.

Jum’at

06/12/2013

13.00-18.00
WIB Hari Keempat Tema :
“Atas Nama Ideologi”
Mengangkat Pelanggaran HAM yang berbasis ideology. Film yang akan diputar adalah “Tjembatan Batjem” dan “Bunga Kering Perpisahan”. Pemutaran Film dan Diskusi Publik
Pemutaran film ke empat di Wahid Institute

Minggu Kedua Bulan Desember 2013
No Hari Tanggal Waktu Rincian kegiatan praktikum Keterangan

1.

Minggu

08/12/2013

06:00-12:00
Wib Acara Aksi dalam peringatan hari HAM di bundaran HI (Hotel Indonesia) dan ikut serta dalam acara “festival membaca” di Musium Mandiri Jakarta dalam acara aksi peringatan hari HAM bergabung bersama rekan LSM yang lain,Solidaritas Perempuan, KRuHA,LBH Jakarta,JRMK, KBB,Mahasiswa UBK, dll.

2.
Senin
09/12/2013
15:00-18:00
Wib Rapat dan persiapan acara puncak HAM Dikantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

3.

Selasa

10/12/2013

15:00-21:00
Wib Acara Puncak Koper HAM: Pameran foto, Kerajinan Kerang dari Masyarakat Pesisir Pantai, Bazar Buku (Lazuardi Birru), dll
Acara Puncak koper HAM dilaksanakan di LBH Jakarta

4.
Rabu
11/12/2-13
13:00-17:00
Wib Revisi ulang transkip video kasus privatisasi air Di Kantor KRuHA (Kualisi Rakyat untuk Hak Atas Air)

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pada saat kami melakukan paraktikum di KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang kami dapat dari sana. Terutama kami jadi bisa lebih mengetahui isu-isu tentang air di Jakarta dan ternyata air lebih dari sekedar kebutuhan dasar manusia saja. Air merupakan sesuatu senyawa yang sangat vital, tak tergantikan dalam menjamin keberlangsungan hidup segenap makhluk, termasuk manusia. Air secara intrinsik dengan hak-hak asasi utama, seperti hak hidup,hak atas pangan dan hak atas kesehatan. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang secara Universal melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan sebagai manusia.

Banyak kegiatan – kegiatan yang kami ikuti di KRuHA (Koalisi Rakyak untuk Hak Atas Air) beberapa kegiatan nya adalah kami pernah mengikuti sidang perdata yang kini tak kunjung selesai masalah kasus gugatan Warga Negara Indonesia terhadap swastanisasi (Privatisasi) Air Jakarta adalah gugatan yang diajukan oleh 12 orang warga Negara Indonesia yaitu (Nur Hidayah, Suhendi Nur, Ahmad Jiddan, Aguswandi Tanjung, Hamong Santono, Ecih Kusumawati, Wahidah, Abdul Rasid, Risma Umar, Beka Ulung Hapsara, Edi Saidi, Ubaidillah) bersama beberapa Organisasi Sipil seperti Lembaga : Bantuan Hukum Jakarta, Indonesia Corruption Watch, KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), KIARA, KAU, Solidaritas Perempuan, dan jaringan masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam jaringan kerja yang bernama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta ( KMMSAJ) kepada Negara cq. Pemerintah dengan menggunakan mekanisme Gugatan Warga Negara.
Gugatan ini lahir dari sikap masyarakat akibat persoalan khususnya terlanggarnya hak atas air masyarakat di DKI Jakarta karna buruknya pengelolaan layanan air untuk masyarakat khususnya masyrakat miskin dan marjinal di Jakarta. Air sebagai hak asasi manusia sseharusny dinikmati semua warga Negara namun di Jakarta, air hanya dinikmati mereka yang berpunya.

Gugatan yang didaftarkan tanggal 12 November 2012 di pengadilan Negri Jakarta Pusat ini bertujuan untuk menuntut pemerintah mereformasi kebijakan swastanisasi tata kelola layanan air di Jakarta yang mengakibatkan warga masyarakat tidak memperoleh jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak atas air dari Negara dengan baik.
Selain itu juga kami mengikuti kegiatan acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia “Melawan Lupa untuk Indonesia yang Menghormati HAM” bertepatan pada tanggal 10 Desember 2013 merupakan hari peringatan yang ke-65 Hak Asasi Manusia, diperingati oleh orang diseluruh Dunia setelah ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 oleh PBB. Dalam semangat itulah LBH Jakarta dan KRuHA bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya yang bergabung dalam koalisi Perayaan Hari HAM (KOPER HAM) merasa terus-menerus perlu menyuarakan dan memperjuangkan pemenuhan HAM bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu nya dengan melakukan rangkaian refleksi peringatan ke – 65 Hari HAM dengan beragam aktifitas sepanjang 3-10 Desember 2013.

Lembaga dan komunitas yang bergabung dalam KOPER HAM adalah Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air ( KRuHA), LBH Jakarta, Yayasan Yap Thiam Hiem, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Kontras, Solidaritas anak jalanan untuk Demokrasi, Komunitas Rumpin, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP’65), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sawit Watch, ICRP, KASuM, Solidaritas Perempuan Jabotabek , ELSAM, Lazuardi Birru dan Arus Pelangi. Seluruh kegiatan dan isu ini sebagai bagian dari upaya memahami isu-isu HAM di Indonesia dan membangun kesadaran kritis masyarakat pada umumnya dalam menyikapi pemilu 2014 mendatang.

B. Saran – Saran

1. Saran untuk Akademik Jurusan PMI
• Ketika mahasiswa Jurusan PMI akan melakukan kegiatan praktikum, ditinjau terlebih dahulu sejauh mana para praktikan mampu dan bisa menyesuaikan diri terhadap lembaga.
• Sebaiknya sebelum melakukan praktikum di suatu lembaga ataupun instansi, diadakan pertemuan antara dosen pembimbing, pamong, dan mahasiswa, agar praktikum berjalan sesuai yang diharapkan
• Pembimbing praktikum bisa lebih memantau Mahasiswa didiknya ketika sedang berada di lapangan ataupun lembaga.
C. Evaluasi Praktikum.

Selama 2 bulan kurang kami melakukan kegiatan praktikum di Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) begitu banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat kami petik dan didapatkan dari lembaga tempat kami praktikum. Pengalaman dan pengetahuan, tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang dan menimbulkan rasa percaya diri yang akan menjadi bekal yang sangat berharga nantinya.
Kami yang awalnya tidak mengetahui dan kurang peka terhadap masalah isu-isu air di Jakarta kini menjadi tertarik dan timbulah rasa ingin mengetahui lebih dalam lagi masalah swastanisasi atau privatisasi air yang terjadi di Jakarta dan mengapa begitu mahal nya air di Jakarta. Padahal Air yang disediakan oleh Allah SWT didalam Alam raya ini merupakan sumber daya Alam yang semestinya dapat di nikmati oleh semua makhluk hidup (tanpa terkecuali).
Namun karena sifat keserakahan manusia air menjadi barang atau sumber daya yang langka dan menjadi mahal karna masalah air bersih adalah isu penting dalam kehidupan manusia bertambah nya penduduk berbanding terbalik dengan sumber air bersih yang semakin berkurang. Air tanah diJakarta sebagian sudah tercemar, sungai-sungai yang mengalir penuh dengan sampah dan kadar limbah nya sudah diluar batas kesehatan. tak ayal lagi perusahaan minum pun kesulitan mendapatkan air baku yang akan diolah untuk air layak konsumsi.

Daftar Pustaka

– Buku pedoman dan Panduan Teknis Praktikum Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
– Setyanto Beni,2013 (Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia),Jakarta: Debtwatch Indonesia dan KRuHA.
http://www.kruha.org

Lampiran-Lampiran
Foto Kegiatan Praktikum di lapangan

Kasus Perdata tentang Masalah Privatisasi Air di Pengadilan Negri Jakarta Pusat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s